Tahun Ini Cadangan Beras di Sultra Melimpah, Diprediksi Mampu Bertahan Hingga 2 Tahun

Kepala Kanwil Perum Bulog Sulawesi Tenggara (Sultra), Benhur Ngkaimi saat diwawancarai di gudang Bulog yang berada di Kendari, Jumat (24/4/2026). Cadangan beras di Sultra mencapai 78 ribu ton pada April 2026. (Dok : Dewi Lestari)

KENDARI – Cadangan beras di Sulawesi Tenggara (Sultra) mencapai 78 ribu ton pada April 2026.

Jumlah tersebut merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terbanyak sepanjang sejarah di Perum Bulog wilayah Sultra.

Kepala Kanwil Perum Bulog Sultra, Benhur Ngkaimi mengatakan, besarnya cadangan tersebut membuat kapasitas gudang yang tersedia tidak lagi mencukupi.

Kapasitas gudang Bulog di wilayah Sultra hanya mampu menampung sekitar 35 ribu ton beras.

Karena itu, pihaknya kini menyewa gudang tambahan di 14 lokasi untuk menampung cadangan beras yang ada.

“Sebelumnya kita tidak pernah sewa gudang, tetapi sekarang harus menyewa karena kapasitas yang ada hanya sekitar 35 ribu ton,” kata Benhur, Jumat (24/4/2026).

Ia menyampaikan, jika cadangan tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan di Sultra, stok yang tersedia diperkirakan mampu bertahan hingga dua tahun.

Sehingga, dipastikan tidak akan ada kelangkaan beras yang memicu kenaikan harga di pasaran.

Perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah penyaluran beras yang rutin dilakukan setiap tahun.

Program bantuan pangan misalnya, hanya membutuhkan sekitar 12 ribu ton beras per tahun.

Selain itu, penyaluran melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) rata-rata sekitar 10 ribu ton per tahun.

“Dengan penyaluran sekitar 25 sampai 30 ribu ton per tahun, sedangkan stok mencapai 78 ribu ton, maka jika hanya untuk kebutuhan Sultra, ketahanannya bisa sampai dua tahun,” katanya.

Meski demikian, sebagian cadangan beras tersebut juga dapat disalurkan ke daerah lain sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Wilayah yang menjadi sentra produksdi, termasuk Sultra, biasanya turut membantu memasok daerah yang secara geografis dan produksi masih terbatas.

“Daerah yang berpotensi menerima pasokan tersebut antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Ambon, Papua, Sulawesi Utara, hingga Gorontalo,” jelasnya. (tribunnews)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *