KENDARI – Kawasan pelabuhan di Kota Kendari kini tengah bersiap memasuki babak baru yang lebih tertib dan profesional.
Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Tahunan Perdana Asosiasi Driver Pelabuhan Kendari (ADPK) yang menjadi tonggak awal konsolidasi organisasi sekaligus penataan sistem transportasi di wilayah tersebut.
Dikutip dari radarkendari.id, pertemuan yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh Ketua ADPK Hasidin, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Kendari Iptu Tujianto Sujudi, serta Kepala UPTD Pelabuhan Ferry Kendari, Rudy di Aula SMK Negeri 7 Kendari, Minggu (05/04/2026).
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan komitmen bersama untuk mengubah citra pelabuhan yang selama ini identik dengan kekerasan dan manajemen yang “liar”.
Legalitas dan Wadah Komunikasi Satu Pintu
Ketua ADPK, Hasidin, mengungkapkan bahwa asosiasi ini kini menaungi sekitar 208 anggota yang beroperasi di berbagai titik, mulai dari Pelabuhan Ferry, Nusantara, hingga Pelabuhan Wanci.
Hebatnya, ADPK kini telah mengantongi legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
“Harapannya, dengan wadah resmi ini, kita bisa menciptakan wilayah pelabuhan yang damai dan nyaman. Selama ini teman-teman sudah lama beraktivitas mencari penumpang, namun belum ada aturan yang mengikat,” ujar Hasidin.
Senada dengan hal tersebut, Kepala UPTD Pelabuhan Ferry Kendari, Rudy, menyambut baik terbentuknya ADPK sebagai “jembatan” koordinasi.
“Dengan adanya pengurus resmi, koordinasi menjadi satu pintu. Kami tidak lagi harus menghubungi individu satu per satu, sehingga penyampaian aturan maupun aspirasi jauh lebih efektif,” jelas Rudy.
Menghapus Stigma “Keras” dengan Semangat Kamtibmas
Kapolsek Kawasan Pelabuhan Kendari, Iptu Tujianto Sujudi, membawa misi besar dalam rapat tersebut, yaitu menyuntikkan semangat Kamtibmas.
Ia secara jujur menyinggung bahwa stigma pelabuhan di masa lalu cenderung keras dan anarkis.
“Pelabuhan harus mulai berubah menjadi lebih elegan, lebih soft, dan mengedepankan kekeluargaan. Cara-cara brutal sudah tidak relevan. Masyarakat sebagai pengguna jasa harus merasa terlindungi,” tegas Iptu Tujianto.
Ia menambahkan bahwa dengan struktur organisasi yang jelas, setiap gesekan di lapangan kini dapat diselesaikan dengan “kepala dingin” melalui musyawarah.
Solusi Kemacetan dan Penataan Terminal
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah persoalan kemacetan di pintu masuk pelabuhan saat jadwal kapal tiba.
Hasidin mengakui bahwa selama ini kemacetan dipicu oleh tidak teraturnya posisi driver dan penumpang yang mencari kendaraan di luar area pelabuhan.
Melalui ADPK, para driver berkomitmen untuk lebih tertib dengan beroperasi di dalam area terminal pelabuhan yang telah ditentukan.
Langkah ini diyakini tidak hanya akan mengurai kemacetan, tetapi juga memberikan kenyamanan ekstra bagi para penumpang yang baru turun dari kapal.
Menuju Masa Depan Pelabuhan yang Humanis
Rapat perdana ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah transformasi karakter. Para sopir pelabuhan yang dulu bergerak sendiri-sendiri, kini bersatu dalam organisasi yang terukur dan terlindungi hukum.
“Masyarakat akan menilai organisasi kita layak atau tidak. Dengan ADPK, kita ingin maju bersama, mencari rezeki yang berkah, dan yang paling utama, keamanan tetap dijaga,” pungkas Iptu Tujianto.
Dengan sinergi antara ADPK, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan, Pelabuhan Kendari kini bersiap menjadi gerbang ekonomi Sulawesi Tenggara yang ramah, profesional, dan jauh dari kesan menyeramkan. (*)
