JAKARTA – Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Penetapan Yaqut sebagai tersangka kasus kuota haji dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
“Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji,” kata Budi dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).
Lantas, siapakah Yaqut Cholil Qoumas yang kini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024? Berikut profilnya:
Profil Yaqut Cholil Qoumas
Yaqut Cholil Qoumas merupakan pria kelahiran Rembang, Jawa Tengah, 4 Januari 1975. Ia merupakan anak ulama K.H. M. Cholil Bisri.
Cholil Bisri pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR era 2002-2004 serta salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sedangkan kakak dari Yaqut adalah Yahya Cholil Staquf, yang kini merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Yaqut sendiri berkuliah di Universitas Indonesia (UI) dengan mengambil Jurusan Sosiologi. Saat kuliah di UI, ia aktif berorganisasi dengan ikut mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Depok.
Pada 2005, Gus Yaqut memutuskan terjun ke dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Rembang dari PKB. Pada tahun yang sama ia terpilih menjadi Wakil Bupati Rembang periode 2005-2010.
Kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2015-2019 juga pernah dirasakannya sebagai Pengganti Antarwaktu (PAW) saat pendahulunya Hanif Dhakiri naik tingkat menjadi Menteri Ketenagakerjaan.
Kala itu Yaqut bertugas di Komisi VI yang membawahi bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standardisasi Nasional.
Pada masa jabatan 2019-2024 Yaqut berada di Komisi II yang mengurusi soal Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria.Gus Yaqut
Pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gus Yaqut ditunjuk sebagai Menag menggantikan Fachrul Razi.
Modus Jual-Beli Kuota Haji Khusus
Sebelumnya, KPK telah mengungkap sejumlah modus dalam kasus dugaan korupsi kuota haji pada 2024.
Salah satunya adalah modus di mana calon jemaah haji yang seharusnya berada di urutan akhir, tetapi tetap bisa berangkat pada 2024.
Modus tersebut terungkap saat KPK memeriksa saksi bernama Moh Hasan Afandi, yang merupakan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Badan Penyelenggara Haji.
“Saksi didalami bagaimana secara teknis jemaah haji khusus yang urutannya paling akhir (baru membayar 2024) namun bisa langsung berangkat,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (12/9/2025).
Selain itu, ada dugaan modus lain di mana calon jemaah haji yang sudah mengantre hanya diberikan waktu selama lima hari untuk pelunasan ibadah haji pada 2024.
Mepetnya waktu pelunasan diduga bertujuan agar kuota haji khusus sulit terserap, sehingga dapat diperjualbelikan kepada calon jemaah haji yang sanggup membayarnya.
“Penyidik menduga ini dirancang secara sistematis agar sisa kuota tambahan tidak terserap dari calon jemaah haji yang sudah mengantri sebelumnya, dan akhirnya bisa diperjualbelikan kepada PIHK (travel haji) yang sanggup membayar fee,” ujar Budi.
Diketahui, Indonesia awalnya mendapatkan kuota haji 2024 dari Arab Saudi sebanyak 221.000. Lalu, Arab Saudi menambah kuota untuk Indonesia sebanyak 20.000.
Berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
Sehingga dari kuota tambahan sebanyak 20.000 itu, seharusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler. Lalu, 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
Namun faktanya pada 2024, persentasenya dibagi 50:50, menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus yang diteken lewat Surat Keputusan (SK) Menteri.
Dalam kasus ini, KPK menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (kompas.com)
