Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyebut daerah itu mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Pemukiman (PKP) untuk memperbaiki sebanyak 5.525 Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH di seluruh wilayah Bumi Anoa.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra Martin Effendi Patulak saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan realisasi tahap awal dari total usulan yang diajukan pemerintah daerah.
“Kita sudah mendapatkan alokasi 5.525 unit dari permintaan 10 ribu unit. Namun, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengharapkan agar kuota tersebut dapat ditambah lagi guna mempercepat penanganan hunian warga,” kata Martin Effendi.
Ia menjelaskan bahwa bantuan program BSPS tersebut akan disalurkan secara merata ke 17 kabupaten dan kota se-Sultra. Fokus penyaluran mencakup wilayah daratan hingga kepulauan, termasuk daerah pesisir yang memiliki tingkat kepadatan hunian tinggi.
Berdasarkan data dinas terkait, jumlah RTLH di Sulawesi Tenggara saat ini mencapai 107.764 unit. Selain itu, angka kekurangan kepemilikan rumah atau backlog tercatat sebanyak 103.185 kepala keluarga (KK).
“Penghitungan kepemilikan rumah didasarkan pada jumlah kepala keluarga. Jika dalam satu rumah terdapat empat KK, maka tiga KK di antaranya dihitung belum memiliki rumah sendiri. Kondisi ini banyak ditemukan di kawasan pesisir,” ujar Martin Effendi.
Ia mengungkapkan bahwa untuk mengatasi tingginya angka backlog tersebut Kementerian PKP juga mendorong keterlibatan sektor perbankan dalam penyaluran kredit perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pemerintah Provinsi Sultra terus melakukan koordinasi intensif dengan lembaga keuangan dan pemerintah pusat agar proses kepemilikan rumah layak huni dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan di seluruh Bumi Anoa,” katanya. (antaranews)
