PARIS – Menara jam balai kota bersejarah di Kota Limoges, Perancis, ambruk setelah bangunan berusia 143 tahun itu dibakar dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan pada Sabtu (17/10/2026).
Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, terdengar para pengunjuk rasa bersorak ketika menara jam Hotel de Ville Limoges roboh.
Kerusuhan terjadi di berbagai kota di Perancis, termasuk Paris, Lyon, Marseille, Lille, Saint-Etienne, dan Nice.
Perdana Menteri Perancis Sebastien Lecornu mengatakan, sekitar 1.200 orang ditangkap dalam demonstrasi yang berlangsung pada Sabtu. Sebanyak 150 polisi juga terluka dalam kerusuhan tersebut.
“Itu mukjizat bahwa jumlah korban tidak lebih tinggi,” kata Lecornu, seperti dikutip The Telegraph.
Ia menambahkan, “Sudah waktunya memilih pihak, apakah berpihak pada Republik atau para perusuh.”
Ratusan ribu orang turun ke jalan
Menurut laporan The Telegraph, sekitar 550.000 orang turun ke jalan dalam demonstrasi yang melibatkan gerakan rompi kuning, serikat pekerja, dan kelompok mahasiswa. Sebanyak 110.000 demonstran di antaranya berada di Paris.
Di ibu kota, para demonstran meneriakkan “semua orang membenci polisi” dan “Macron, mundur”.
Baca juga: Demo Pelajar Perancis Memanas, Aktivis Greta Thunberg Ikut Bersuara
Mobil dibakar dan sejumlah toko dijarah. Polisi menggunakan pentungan dan gas air mata untuk membubarkan massa.
Di Lyon, sebuah kantor pariwisata dibakar. Di Saint-Etienne, seorang demonstran kehilangan tangannya setelah terkena granat kejut polisi.
Sementara di Marseille, sebuah kantor polisi dirusak. Sejumlah toko juga dijarah dan beberapa demonstran sempat menerobos lobi balai kota.
Di Lille, perusuh juga masuk ke gedung balai kota. Polisi di Nice mengatakan seorang pria terluka parah ketika mencoba memecahkan kaca sebuah toko.
Di Lyon, aksi pembakaran terjadi di sebuah alun-alun pusat kota. Sekelompok pemuda melempar benda dan kembang api mortir ke arah polisi.
Polisi kemudian merespons dengan gas air mata, granat pembubaran massa, dan meriam air.
Berawal dari protes pelajar
Gelombang kerusuhan tersebut bermula dari aksi para pelajar yang telah berlangsung selama tiga pekan.
Gerakan itu awalnya muncul sebagai protes terhadap kekurangan guru dan kondisi sekolah menengah yang memburuk di wilayah pinggiran Paris. Sejumlah sekolah bahkan dibakar.
Seruan melalui media sosial kemudian mendorong demonstran di berbagai wilayah untuk menghidupkan kembali gerakan “rompi kuning” yang muncul pada 2018 sebagai gerakan menentang kenaikan biaya hidup.
Gerakan tersebut kemudian meluas dengan keterlibatan serikat pekerja yang mewakili perawat, guru, petani, dan pengemudi taksi, serta aktivis lingkungan.
Salah satu perwakilan siswa, Ryad Rani, mengatakan pemerintah kini berada di bawah tekanan.
“Pemerintah gemetar, dan memang sudah seharusnya gemetar, karena ketika rakyat Perancis marah, mereka tidak pernah berhenti,” kata Rani kepada wartawan di Paris.
Presiden Perancis Emmanuel Macron mengecam aksi kekerasan tersebut dan berjanji akan menghukum pihak yang merusak fasilitas publik serta menjarah bisnis.
“Mereka yang melakukan vandalisme, menyerang kantor pemerintahan atau bisnis, atau melakukan penjarahan – bahkan di balai kota kami – akan dituntut dan dihukum,” kata Macron melalui X.
Sementara itu, Lecornu mengatakan Perancis tidak akan terintimidasi.
“Kepada mereka yang jelas ingin menggunakan kekerasan ini sebagai ‘pemanasan’ menjelang pemilihan presiden, saya mengatakan dengan jelas: kami tidak akan membiarkan diri kami diintimidasi. Tidak seorang pun akan memaksakan agenda politik mereka melalui kekerasan,” tulis Lecornu di X.
Bentrokan dengan polisi
Di Paris, polisi mengerahkan pasukan antihuru-hara dalam jumlah besar di Place de la Republique dan jalan-jalan di sekitarnya.
Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk mendorong mundur orang-orang bertudung dan bermasker yang melemparkan kembang api serta benda-benda lain ke arah petugas.
Foto-foto dari lokasi menunjukkan sebuah mobil terbakar dan grafiti disemprotkan pada patung Marianne di tengah alun-alun tersebut.
Penanganan demonstrasi dalam beberapa pekan terakhir menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia yang menilai polisi menggunakan kekuatan secara berlebihan.
Pada Jumat, Nunez membatalkan penangguhan penggunaan granat kejut yang sebelumnya diberlakukan pada awal bulan setelah seorang remaja berusia 15 tahun kehilangan tangannya akibat proyektil tersebut.
Kasus itu memicu kemarahan publik dan tuduhan kekerasan polisi terhadap anak di bawah umur.
Dalam insiden terpisah, seorang remaja berusia 14 tahun kehilangan beberapa gigi setelah seorang polisi menembakkan granat gas air mata ke wajahnya dari jarak dekat.
Menjelang demonstrasi Sabtu, Nunez kembali mengizinkan penggunaan senjata tersebut terhadap peserta aksi. Ia mengatakan polisi harus dapat menggunakan seluruh senjata perantara yang tersedia, terutama dalam bentrokan serius dan berat.
Diketahui, Perancis merupakan satu-satunya negara di Uni Eropa yang mengizinkan penggunaan amunisi eksplosif dalam operasi penegakan hukum. (kompas.com)
