GAZA – Hamas mengumumkan pembubaran badan yang selama hampir dua dekade mengelola pemerintahan di Jalur Gaza.
Keputusan yang diumumkan pada Senin (6/7/2026) itu membuka jalan bagi komite teknokrat untuk mengambil alih administrasi sipil di wilayah tersebut.
Adapun Hamas memimpin pemerintahan Gaza sejak merebut kendali wilayah tersebut dari faksi Palestina Fatah pada 2007, setelah memenangi pemilu legislatif setahun sebelumnya.
Sejak gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada Oktober 2025, Hamas berulang kali menyatakan kesiapannya mundur dari pemerintahan di Gaza.
Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, mengatakan kepada AFP bahwa Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, telah resmi mengajukan pengunduran diri.
Menurutnya, Al Farra membubarkan komite tersebut untuk mempermudah transisi administrasi dan pemerintahan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
NCAG merupakan komite teknokrat yang saat ini berbasis di Cairo, Mesir. Komite itu dibentuk oleh Board of Peace yang didirikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika menjadi mediator gencatan senjata pada Oktober 2025.
Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan bahwa keputusan itu merupakan langkah baru agar Hamas tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan Jalur Gaza.
“Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, untuk menghilangkan segala dalih bagi pendudukan yang terus melakukan agresi dan perang pemusnahan,” kata Qassem kepada AFP.
Ia menambahkan, Hamas berharap NCAG dapat segera memasuki Gaza dan menegaskan kesiapan kelompoknya menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada komite tersebut demi memastikan keberhasilan proses transisi.
Seorang pejabat Hamas juga mengatakan kepada AFP, keputusan tersebut telah disampaikan kepada berbagai faksi Palestina dalam pertemuan di Cairo.
Menurutnya, faksi-faksi tersebut menyambut baik langkah Hamas dan menilai keputusan itu sebagai langkah serius untuk memungkinkan NCAG menjalankan fungsi pemerintahannya.
Dinilai bersifat simbolis
Pembubaran badan pemerintahan Hamas yang beranggotakan 15 orang itu membuka jalan bagi NCAG yang dipimpin teknokrat Palestina Ali Shaath untuk mengambil alih tanggung jawab administratif di Gaza.
Meski demikian, NCAG, yang hingga kini masih berkantor di Cairo, dilaporkan belum dapat memasuki Gaza karena adanya keberatan dari Israel.
Pakar politik asal Gaza, Mkhaimar Abusada, menilai langkah Hamas masih bersifat simbolis.
Menurutnya, persoalan utama bukanlah pembubaran badan pemerintahan, melainkan kesepakatan mengenai pelucutan senjata Hamas.
“Hamas belum menyetujui pelucutan senjata dan itulah yang masih menjadi titik buntu,” ujarnya kepada AFP.
Hamas dan sejumlah faksi Palestina telah beberapa kali menggelar perundingan di Cairo bersama para mediator guna memperkecil perbedaan, terutama terkait tahap kedua gencatan senjata yang mencakup pelucutan senjata Hamas.
Seorang sumber diplomatik yang mengikuti sebagian perundingan mengatakan, pengumuman Hamas pada Senin menunjukkan bahwa kelompok itu berupaya mendorong proses politik sekaligus mengalihkan perhatian pada apa yang mereka anggap sebagai kegagalan Israel memenuhi komitmennya dalam kesepakatan gencatan senjata.
Tahap kedua gencatan senjata masih mandek
Tahap pertama gencatan senjata mencakup pembebasan sandera Israel yang masih ditahan Hamas sebagai imbalan atas pembebasan warga Palestina yang ditahan Israel.
Namun, transisi menuju tahap kedua yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza telah terhenti selama berbulan-bulan.
Di sisi lain, pasukan Israel justru memperluas kehadirannya di Gaza dalam beberapa bulan terakhir dan kini menguasai hampir 70 persen wilayah tersebut.
Sementara itu, Hamas menuntut pembentukan pemerintahan Palestina terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan penyerahan sebagian persenjataannya.
Persoalan mengenai siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang juga masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam perundingan tahap kedua gencatan senjata.
Israel menolak Hamas kembali berkuasa di Gaza, tetapi pada saat yang sama juga belum menerima pengambilalihan langsung oleh Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah.
Hamas dan Israel hingga kini saling menuduh telah melanggar kesepakatan gencatan senjata.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang berada di bawah otoritas Hamas dan angkanya dinilai dapat diandalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sedikitnya 1.072 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata mulai berlaku.
Sementara militer Israel menyatakan, kehilangan lima tentaranya serta satu kontraktor selama periode yang sama. (kompas.com)
